Bima, Potretntb.com - Menyambut kabar kedatangan dan kunjungan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di Wilayah Kabupaten Bima dinilai tidak memberi efek apa apa terhadap kesejahteraan rakyat Bima umumnya Pulau Sumbawa setelah beberapa kebijakan Negara baik kedalam maupun keluar yang justru menyengsarakan rakyat.
Dampak dari kebijakan negara sangat dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, utamanya masyarakat dengan kategori ekonomi rendah di daerah Kabupaten/Kota termasuk daerah Kota dan Kabupaten Bima.
Menurut Muaidin, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 periode pertama dan 20 Oktober 2019 untuk periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo banyak melahirkan kebijakan kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan Rakyat baik itu kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya juga pembangunan.
"Sejak dilantik sampai sekarang tidak ada kebijakan yang pro rakyat", tegasnya, Selasa, 27/12/22.
Dia menambahkan, belum lagi hutang negara Indonesia mengalami pembengkakan sesuai penjelasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melaporkan posisi utang pemerintah saat ini tembus Rp 7.554,25 triliun hingga 30 November 2022, bertambah Rp 57,55 triliun jika dibandingkan posisi utang pada Oktober 2022 yang sebesar Rp 7.496,7 triliun.
"Utang justru membengkak, ini masalah serius yang harus dituntaskan", tuturnya.
Masalah pertanian masih menjadi problem krusial di Daerah Kabupaten Bima, khususnya yang berkaitan dengan Komoditas Bawang Merah.
Aksi protes Masyarakat Kabupaten Bima di beberapa tahun terakhir sebenarnya harus menjadi atensi Pemerintah. Potensi dan daya dukung daerah kabupaten Bima sebagai sentral Bibit Bawang Merah Nasional harus di dorong oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mendorong berbagai pembangunan infrastruktur dan juga melalui Keb.
Dari berbagai masalah diatasi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima meminta kepada Presiden Republik Indonesia!.
1. Turunkan Harga BBM (BLT BBM Bukan Solusi yang baik)
2. Pemerintah Republik Indonesia Melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian perdagangan untuk menyiapkan Gudang dan laboratorium Peranian di Bima.
3. Menetapkan Daerah Kabupaten Bima sebagai Sentral Bibit Bawang Merah Nasional selain Kabupaten Brebes.
4. Lakukan Yudisial Review terhadap KUHP yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2022
5. Maksimalkan sistem Desentralisasi.
6. Hutang negara membengkak. (M)