Pemred Mimbar NTB (kiri) Ketua Komisi III (tengah) dan Pemred TaroaInfo (kanan) Saat Konser Pers. (Foto/RulL Potret)
Bima, Potretntb.com - Proyek Puskesmas di Kecamatan Tambora dengan nilai kontrak pembangunan mencapai 11 Milyar dari dana DAK diduga kuat sangat banyak masalah, hal itu di ungkapkan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos, saat jumpa Pers di ruang komisi, Selasa, 22/6/2021.
Dari awal sudah menuai masalah, selanjutnya kami dari Komisi III mendapatkan laporan dari Kepala Desa Rasabou dan masyarakat sekitar bahkan Kepala UPT sendiri bahwa pengerjaan tersebut tidak memenuhi standar. Kamipun telah melakukan survei langsung lokasi pembangunan Puskesmas Tambora beberapa hari lalu, dan kami telah mengecek seluruh bagian proyek yang jumlah pengerjaannya mencapai puluhan milyar tersebut.
"Kami sudah turun survei langsung, ternyata hasilnya begitu banyak ditemukan masalah", terang Edy Muhlis.
Saat ditanya apa saja masalah yang ditemukan, Bang Edy sapaan akrabnya menjelaskan, ada beberapa fisik bangunan kita temukan, seperti platfom sudah banyak yang rusak atau retak, pagar tidak dilakukan penggalian pondasi langsung di pasang di atas tanah dan hampir mau roboh, penggunaan batu dan campuran semen yang tidak memenuhi standar.
"Platfom di ruangan tunggu, ruangan poli serta pondasi hingga penggunaan batu dan campuran semen ternyata bermasalah sesuai laporan masyarakat", jelas DPRD II periode tersebut.
Lebih lanjut dia menuturkan, saya menduga kuat bahwa PPK tidak punya power dan tidak detail melakukan pengawasan. Pengawasan proyek lebih besar kerja konstruksi sebenarnya harus lebih total dilapangan.
"Seharusnya kerja PPK lebih detail dan total dilapangan supaya hal ini tidak terjadi", tutur Fraksi Partai Nasdem kepada awak media.
Edy menambahkan, beberapa waktu dekat pihak Komisi III akan memanggil pihak pihak terkait untuk dimintai keterangan dan jika mereka tidak datang nanti akan di nilai oleh masyarakat sendiri. Kemudian untuk diketahui bahwa sudah ada kelompok masyarakat yang melapor kasus ini ke Polda NTB.
"Kami akan memanggil semua pihak terkait, dan kami juga siap mendampingi pihak Polda untuk mengusul kasus ini jika mereka membutuhkan bantuan", tutup Edy yang dikenal Singa di gedung DPRD tersebut. (01-RulL)